PENGANGGURAN DAN DAYA BELI

Januari 12, 2008 at 7:48 am (ekonomi)

1. Pengangguran : Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya

     Banyak aspek yang terkait dengan persoalan pengangguran. Kita dapat mengeksplorasinya dari beberapa sisi, diantaranya : faktor penyebab, dampak, dan cara  mengatasi pengangguran.

1.1. Penyebab Pengangguran

     Sebelum dicari  pemecahannya, sangat penting dianalisis beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu sendiri. Secara teoritis, pengangguran dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya :

     Pertama, perubahan struktural. Seperti disebutkan Reynolds, Masters dan Moser (1986:269) jenis pengangguran ini terjadi karena mismatch (tak sepadan/ketidakcocokan) antara kualifikasi pekerja yang membutuhkan pekerjaan dengan persyaratan yang diinginkan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diamati dari dominasi kontribusi sektoral terhadap produksi nasional (regional). Bila sektor industri memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB dibanding dengan sektor lainnya, maka struktur perekonomian tersebut adalah industri, atau sebaliknya (Sadono Sukirno, 1985). Katakanlah dalam suatu negara atau daerah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri. Dampak selanjutnya, adalah dibutuhkannya kualifikasi tenaga kerja yang cocok di sektor industri. Ketika persyaratan ini tidak terpenuhi (mismatch), maka tenaga kerja yang ada menjadi tidak  terpakai, kecuali terjadi  penyesuaian kualifikasi seperti yang dibutuhkan.   

      Kedua, pengaruh  musim. Perubahan musim terjadi bukan hanya di sektor pertanian saja, tetapi sering pula terjadi pada sektor lain. Pada musim liburan dan tahun baru, misalnya,  suasana sektor jasa transportasi dan pariwisata menjadi sangat sibuk (full employed) dibanding dengan hari-hari biasa. Demikian pula pada saat menjelang, sedang dan setelah bulan Suci Ramadhan, nampak permintaan terhadap barang dan jasa meningkat (demand for good) yang selanjutnya akan membawa dampak otomatis terhadap permintaan tenaga kerja (derived demand) di sektor yang bersangkutan (Arfida B.R., 2003).

     Ketiga, adanya hambatan (ketidaklancaran) bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja (pengangguran friksional). Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis (misalnya waktu dan tempat). Sering terjadi pencari kerja tidak memiliki informasi yang lengkap tentang lowongan kerja yang ada. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memenuhi lowongan kerja tersebut. Mungkin juga karena situasi kerja (tempat) yang  ditempati tidak cocok dengan harapan si pencari kerja, sehingga membuat pudarnya semangat kerja. Pilihannya adalah lebih baik tidak bekerja, karena lingkungan kerja tidak kondusif lagi. Pengangguran jenis ini bisa juga terjadi karena perkembangan (dinamika) ekonomi yang terus-menerus berubah, sehingga membawa dampak terhadap permintaan tenaga kerja yang dinamis pula. Artinya pada situasi demikian sangat dibutuhkan tenaga kerja yang mampu mengikuti perubahan jaman dengan cepat serta mampu melakukan adaptasi keahlian terhadap tuntutan lingkungan eksternal yang dinamis tersebut. Bila situasi ini tidak bisa diikutinya, maka ia akan kehilangan kesempatan kerja.

     Keempat, rendahnya aliran investasi. Investasi merupakan komponen aggregate demand yang mempunyai daya ungkit terhadap perluasan kesempatan kerja. Melalui mekanisme efek multiplier, perubahan investasi membawa dampak terhadap kenaikan output (pendapatan).  

     Terdapat beberapa besaran (pengeluran otonom, seperti halnya investasi) yang mempunyai dampak terhadap meningkatnya output  yaitu pengeluaran konsumsi otonom, investasi otonom, pengeluaran pemerintah dan ekspor (Gordon, 1993). Secara otomatis meningkatnya output akan membutuhkan sumberdaya  untuk proses produksi (modal, tenaga kerja dan input lainnya).  Dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika terjadi peningkatan dalam pengeluaran otonom tadi.  

     Hubungan antara kenaikan output dengan permintaan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja) dapat dijelaskan dengan konsep elastisitas penyerapan tenaga kerja (Payaman J. Simanjuntak, 1985 : 82) :

,                                                                                                              (1)atau dapat ditulis dalam bentuk lain menjadi :    

  %ΔL =  Eks (%ΔQ)                        (2)

Keterangan :

Eks        = koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja

L          = tenaga kerja yang digunakan

Q         = output (PDB atau dapat pula PDRB)

      Elastisitas penyerapan tenaga kerja mencerminkan persentase perubahan tenaga kerja yang terserap sebagai akibat perubahan laju pertumbuhan ekonomi (LPE = %ΔQ). Bila koefisien Eks semakin besar (misalnya lebih besar dari satu atau elastis), ini berarti persentase  kenaikan tenaga kerja yang terserap adalah lebih besar dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kondisi inilah yang sangat diharapkan, karena pola hubungan sedemikian mencerminkan kegiatan ekonomi yang pada karya (labor intensive). Artinya perubahan kesempatan kerja sangat peka (sensitif) terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi (economic growth rate).

     Rumus di atas dapat pula digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan tenaga kerja pada sektor tertentu untuk perioda tertentu. Misalnya, bila besarnya koefisien elastisitas penyerapan kerja (Eks) dan laju pertumbuhan ekonomi (%ΔQ) sudah diketahui (given), maka dengan menggunakan persamaan (2) laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang diinginkan (%ΔL) dapat diperkirakan (ceteris paribus). Formula ini dapat pula diterapkan pada level yang lebih rendah lagi, misalnya Kabupaten, Kota atau tingkat Kecamatan sekalipun.

     Kelima, rendahnya tingkat keakhliam. Keahlian dan produktifitas sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki keahlian akan memiliki produktifitas tinggi, karena ia mampu memanfaatkan potensi dirinya pada kegiatan ekonomi produktif. Untuk meningkatkan keahlian dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya adalah melalui pendidikan dan latihan, magang, pendidikan formal, membangkitkan kecerdasan tenaga kerja lewat pembinaan motivasi kerja dan corporate learning  (percepatan belajar perusahaan) (Reynolds, Masters and Moser, 1986; Rose-Nicholl, 2002).  

     Keenam, diskriminasi. Diskriminasi tidak hanya terjadi pada warna kulit saja (race discrimination), tetapi bisa terjadi pula pada aspek lain, misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hukum, Agama dan lainnya. Misalnya, ketika perlakukan diskriminatif terjadi di bidang ekonomi, maka kemungkinan dampak yang akan dirasakan adalah  hilangnya kesempatan berusaha dan kesulitan akses pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (modal, alam dan informasi, dll). Situasi inilah yang pada gilirannya akan menghambat pada penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Jadi beban ketenagakerjaan akan berat sekali ketika perlakukan disriminatif di bidang ekonomi masih ada. Demikian juga bila akses pendidikan dan pengembangan SDM tidak diberikan seluas-luasnya kepada publik, dampak selanjutnya adalah terpuruknya kualitas SDM, dan dalam jangka panjang kesempatan akan sulit diraih oleh tenaga kerja.

     Ketujuh, laju pertumbuhan penduduk. Hal-hal yang tidak diinginkan dari persoalan kependudukan diantaranya adalah apabila pertumbuhan penduduk bersamaan dengan munculnya karakteristik sebagai berikut : (a) tidak diimbangi dengan sarana dan prasaranan pendidikan yang memadai, (b) rendahnya anggaran pendidikan, (c) rendahnya tingkat kesehatan, (d) tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, (e) rendahnya pembentukan modal, (f) rendahnya kualitas tenaga kependidikan, (g) rendahnya balas jasa di sektor pendidikan (gaji, honor, jasa riset dsb), (h) rendahnya daya beli masyarakat, (i) minimnya sumberdaya ekonomi yang bisa dieksploitasi, (j) masih rendahnya pemahaman tentang arti penting pendidikan, dan (k) rendahnya fasilitas dan kualitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Bila kendala-kendala di atas bisa dieliminir atau bahkan dapat ditemukan pemecahannya, maka persoalan pertumbuhan penduduk tidak akan terlalu jadi masalah. Bahkan boleh jadi bisa menjadi pedorong pembangunan (Aris Ananta, 1990). Tapi kenyataannya, hampir setiap negara berkembang selalu dihadapkan kepada persoalan kependudukan yang serius  yang pemecahannya sangat kompleks sekali (Kindleberger-Herrick, 1977). Bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus tersedia untuk menghidmat pendidikan bila persoalan ketenagakerjaan yang terjadi seperti di atas. Arinya anggaran 20 % yang dicanangkan dari APBN harus betul-betul direalisasikan tanpa ditunda-tunda lebih lama lagi. Tapi lagi-lagi persoalannya, pemerintahpun tidak selalu siap dengan anggaran sejumlah itu. Ia pun harus menghadapi berbagai persoalan lainnya yang sama-sama membutuhkan anggaran dan penyelesaian secara cepat, misalnya : pengembalian utang negara yang semakin menumpuk, menyelesaikan berbagai penyimpangan anggaran negara, pencurian hutan, korupsi dan segudang persoalan lainnya yang sudah lama menanti penyelesaian.

     Kedelapan, aggregate demand unemployment. Pengangguran ini muncul karena rendahnya permintaan output ekonomi, sehingga selanjutnya berdampak pada rendahnya permintaan tenaga kerja (low derived demand). Sebaliknya, bila permintaan output tinggi (high aggregate demand), bukan hanya akan menghilangkan pengangguran jenis ini, tetapi malah akan tercipta lebih banyak lagi kesempatan kerja, bahkan situasi ini dapat mengurangi pengangguran struktural dan friksional yang terjadi sebelumnya.

 1.2. Dampak Pengangguran

     Bisa dipastikan bahwa pengangguran yang terjadi akan membawa dampak pada aspek (sektor) lainnya. Aspek-aspek yang akan terkena langsung adalah kesehatan dan pendidikan. Karenanya sebagian beban biaya pendidikan dan kesehatan harus ditanggung (bahkan merupakan kewajiban) pemerintah. Bila pengangguran tersebut berlangsung cukup lama, maka kemiskinan absolut bahkan kelaparan bisa terjadi. Dampak lain dari pengangguran di antaranya adalah : (a) Ketimpangan sosial. Ini terjadi karena tidak seluruh komponen masyarakat menganggur, selalu ada sekelomok masyarakat yang nasibnya masih beruntung, ia dapat bekerja dengan normal bahkan memperoleh penghasilan yang berlebih, (b) Kecemburuan sosial.  Hal ini terjadi karena terpicu oleh disparitas sosial yang ada, misalnya ketimpangan pendapatan, status sosial dan kekuasaan, (c) Meningkatnya budget pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, (d) Meningkatnya kriminalitas dan kekerasan sosial lainnya, (e) Munculnya sikap permisif (serba boleh) sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup, (f) Tidak lancarnya sistem demokrasi, karena money politic lebih dominan (h) Disharmonisnya sistem rumah tangga, karena penopang kelangsungan rumah tangga (penghasilan) tidak memadai lagi,  (i) Meningkatnya sex komersial (pelacuran), sebagai representasi sulitnya mencari lapangan kerja, (j) Melemahnya daya beli, sebagai konsekuensi langsung dari ketidakberdayaan ekonomi (rendahnya pendapatan rumah tangga), dan (k) Kekuasaan dan harga diri diukur oleh tingkat kekayaan dan penghasilan yang dpat diperoleh (seba uang). Sebetulnya ini suatu kekeliruan yang paling patal, namun masyarakat cenderung berperilaku seperti itu. Dirasakan sekali dengan uang segalanya jadi lancar, menyenangkan, status sosial terangkat dan dihargai orang lain. 

 1.3.  Cara Mengatasi Pengangguran

     Terdapat beberapa alternatif (cara) yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Cara ini mengikuti dua pola (jalur), yaitu lewat jalur demand for labour, dan supply of labour. Upaya mengatasi pengangguran lewat jalur permintaan tenaga kerja berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru secara langsung. Jalur  ini biasanya berhubungan  dengan  aspek-aspek  sebagai  berikut  : (a) Optimalisasi  pemanfaatan sumberdaya alam (misalnya lahan).  Hal ini bisa dilakukan apabila masyarakat diberi peluang (akses) terhadap penguasaan (paling tidak) penggarapan lahan. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah pun harus memberikan fasilitasi yang kondusif  agar masyarakat mampu mengelola lahan dengan optimal dan aman karena kepastian hukumnya jelas, (b) Akses pada sumber-sumber modal. Akses pada sumber modal sangat menentukan bagi pengembangan usaha sekaligus kesempatan kerja (sama seperti sumberdaya tanah/lahan). Ketika kemudhan-kemudahan diciptakan untuk masyarakat lapisan bawah, dan pembinaan pun dilakukan, maka dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, (c)   Peningkatan investasi (pembentukan modal, capital formation). Investasi bisa bersumber dari pihak internal maupun eksternal. Dari internal bisa didapat lewat pemupukan tabungan (dana pihak ketiga) masyarakat dan dari eksternal melalui peningkatan arus investasi (penanaman modal) dari pihak luar. Bila dua sumber ini lancar dan kenaikannya cukup signifikan, maka dampaknya akan terasa pada gairah usaha dan otomatis terhadap permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), (d) Kerjasama. Kerjasama akan sangat bergantung pada kredibilitas pemerintah, situasi objektif wilayah (peluang pasar, potensi wilayah, keamanan, politik dan kelembagaan yang mendukung sistem pemerintahan). Bila hal ini telah dipastikan kondusif, maka investor cenderung siap melakukan kerjasama (pengembangan wilayah), sehingga pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja,   (e) Perluasan pasar. Tahap ini tercipta setelah tahap kerjasama dan arus investasi masuk ke suatu wilayah. Artinya tahap ini sebagai konsekuensi dari existing situation yang ada sebelumnya. Perluasan pasar dapat ditingkatkan dengan beberapa cara diantaranya dengan perbaikan kualitas (TQM), penguatan akses informasi, memahami prilaku pesaing, memahami kehendak buyer dan lancarnya delivery order system, (f)   Pembinaan usaha. Terdapat ragam upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pembinaan usaha (paket-paket pembinaan usaha sudah banyak tersedia). Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah jiwa wirausaha yang dilandasi dengan nilai-nilai transendental yang nampaknya masih perlu ditingkatkan. Artinya harus dipahami oleh semua, bahwa segala usaha dan upaya yang dilakukan, harus ditujukan hanya semata untuk mengabdi kepada Tuhan dan bermaksud ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang lain (manusia dan alam/lingkungan sekitar),   (g) Pengembangan usaha padat karya (labor intensive). Usaha padat karya adalah jenis karakteristik usaha yang paling cocok untuk negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Seperti halnya negara Indonesia. Tetapi bukan berarti kita menolak semua teknologi yang terjadi saat ini. Teknologi tetap dibutuhkan, dengan catatan tidak akan mempersulit (mempersempit) lapangan kerja baru, ramah lingkungan, terjangkau biayanya dan adaptasinya dapat dengan mudah diserap dan diimplementasi oleh tenaga kerja domestik, dan (h)  Kebijakan pemerintah. Suasana kondusif dapat tercipta karena pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan (insentif ekonomi) bagi pengembangan usaha. Berbagai peraturan yang diciptakan bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat usaha, tidak sebaliknya (menjadikan pengusaha atau kegiatan usaha menjadi objek penghasilan semata). Budaya pendekatan proyek (project oriented) harus diubah menjadi budaya social benefit. Artinya semua usaha yang dilakukan pemerintah tidak melulu profit seeking (memburu laba) dalam rangka mendongkrak economic growth semata, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana “kue pertumbuhan” itu mengalir dan bermanfaat bagi masyarakat kecil yang sekarang sedang terancam bahaya kelaparan.

     Sedangkan lewat jalur supply of labor lebih terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (human capital formation). Implementasi praktis lewat jalur ini, seperti disarankan beberapa ahli  (Reynolds, Masters and Moser, 1986; Ehrenberg-Smith, 1988; Sudarman Damin, 2003) adalah dengan model-model  kegiatan  sebagai berikut : (a) Primary and high school education (peningkatan dan penguatan pendidikan dasar dan menengah). Bagaimana caranya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif ? Biasanya (seharusnya) ini dilakukan oleh pemerintah. Mekanismenya adalah dengan penyediaan anggaran yang cukup memadai. Tanpa dukungan dari pemerintah, program ini tidak akan berjalan dengan baik, karena model pendidikan ini bersifat massal. Artinya harus diikuti oleh semua warga yang telah masuk pada usia sekolah,   (b) College and postgraduate education (kursus-kursus dan pendidikan lanjutan, misalnya Perguruan Tinggi). Pendanaan program ini tidak menjadi kewajiban negara sepenuhnya, tetapi tetap subsidi anggaran di sektor ini harus diberikan (c) Training provided by employers on the job (pelatihan yang disediakan langsung oleh perusahaan terkait langsung dengan pekerjaan). Program ini merupakan kebutuhan perusahaan dalam rangka penajaman wilayah garapan (jobs) yang akan langsung ditangani di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini bisa tidak terkait dengan program subsidi pemerintah. Kegiatan ini akan beragam sekali tergantung spesifikasi bidang usaha yang dikembangkan oleh perusahaan, (d) Accumulated of skill through continued work experience (peningkatan keahlian melalui pengalaman kerja). Keahlian ini tentunya tidak didapat dari bangku sekolah, atau pendidikan formal lainnya, tetapi diperoleh melalui pengalaman kerja secara langsung (learning by doing). Akumulasi pengetahuan sedemikian biasanya memiliki kedalaman yang mantap pada bidangnya dan berkonsekuensi pada harga yang mahal. Sekarang upaya kearah itu dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi antara pendidikan formal dengan terjun langsung (harus menempuh waktu tertentu) pada bidang usaha yang relevan,   (e) Government training programs for displaced or disadvantaged workers (pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengganti tenaga kerja yang akan pensiun). Program ini bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapakan tenaga kerja yang siap bekerja untuk mengganti tenaga kerja yang akan pensiun. Sebetulnya kondisi yang sama dapat juga dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mempersiapakan tenaga kerja pengganti yang lebih produktif dan semangat baru,   (f) Memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Fasilitas dan pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh tenaga kerja, karena akan terkait langsung dengan produktifitas dan semangat kerja. Bahkan secara permanen semua warga seharusnya mendapatakan pelayanan asuransi yang memadai, tidak hanya tenaga kerja, dan (g) Migrasi. Migrasi bisa ditolelir sepanjang disertai beberapa syarat : (i) tenaga kerja memiliki keahlian yang memadai sesuai dipersyaratkan di tempat tujuan mereka bekerja, (ii) tingkat kepadatan penduduk di daerah tujuan masih kondusif, (iii) sudah tidak ada lagi potensi daerah asal yang bisa dikembangkan, (iv) upah yang akan diterima lebih baik daripada di daerah asal, dan (v) perlakuan terhadap tenaga kerja di daerah tujuan tidak menyimpang.

     Pada tingkat implementasi, model jalur supply of labor (human capital formation) sering menghadapi beberapa hambatan  (Jinghan, 2000) diantaranya  : (a) sulitnya mengukur kebutuhan modal manusia, (b) identifikasi masalah, yaitu  pada tahap pembangunan mana paling banyak membutuhkan modal manusia, (c) seberapa besar tingkat akumulasinya, maksudnya daya serap tenaga kerja terhadap transfer of knowledge, (d) jenis pendidikan apa yang harus diberikan, kapan dan sejauh mana, (e) bagaimana mengukur hasil dari investasi pada SDM (Jingan, 2000:417).  Hal ini perlu disampaikan agar dapat dicarikan jalan keluarnya dan dipertimbangkan lebih matang lagi ketika kita akan melakukan pengembangan (peningkatan) kualitas modal manusia.

 2. Daya Beli

     Daya beli merupakan komponen ketiga dari Indeks Pembangungan Manusia (IPM), yang pengukurannya dilakukan dengan menghitung besarnya pengeluaran (konsumsi) perkapita masyarakat (Meier-Stiglitz, 2001). Peningkatan daya beli relatif lebih sulit dibanding dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Maksudnya, akar persoalan (penyebab) utama lemahnya pendidikan dan kesehatan adalah karena alasan ekonomi yakni ketidakberdayaan (rendahnya pendapatan). Sedemikian, sehingga konsep empowering merupakan jawaban tepat untuk mendongkrak ketidakberdayaan masyarakat tersebut. Tapi bagaimana caranya itu bisa dilakukan dengan tepat sehingga mampu memberikan dampak yang cukup luas dan berarti. Penyelesainnya adalah pengembangan (perluasan) kesempatan kerja melalui jalur permintaan dan penawaran kerja, seperti telah diuraikan di atas. Persoalannya sisi (jalur) mana yang paling efektif.   Mungkinkah dilakukan kombinasi keduanya untuk suatu wilayah. Nampaknya kebijakan kombinasi akan lebih efektif untuk dilakukan, karena dua sistem akan berjalan secara bersamaan, sehingga bisa saling melengkapi dan akan menjadi kekuatan besar dalam memberikan solusi perluasan kesempatan kerja.

     Di bawah ini terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, karena pengaruhnya kuat  terhadap daya beli, yaitu :

     Tingkat inflasi. Tingkat inflasi dengan daya beli memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali, karena kenaikan daya beli mesti dikomparasi dengan tingkat inflasi yang terjadi. Bila kondisi inflasi stabil (tetap), sementara daya beli meningkat, berarti kenaikan daya beli tersebut mencerminkan kenaikan yang sesungguhnya (riil). Artinya kenaikan yang terjadi bukan semata karena faktor kenaikan harga, tetapi diduga itu karena kenaikan produktifititas atau kenaikan upah.  

     Nilai tambah. Nilai tambah (added value) nasional atau regional adalah sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan PDRB mencerminkan : naiknya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pemanfaatan sumberdaya lokal (modal, tenaga kerja dan alam), bergairahnya aktifitas sektor-sektor ekonomi lokal, dan naiknya daya beli masyarakat (bila distrubusi pendapatan relatif merata).

     Tabungan dan investasi.  Tabungan dan investasi adalah dua besaran makro strategis yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan (pertumbuhan ekonomi). Pembentukan modal fisik (physical capital formation) bermula dari aliran tabungan yang dilakukan oleh masyarakat pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan sesuai fungsinya (intermediasi) menyalurkan dana tersebut karena adanya permintaan investasi dari para pelaku usaha (businessman). Semakin banyak dana pihak ketiga (dana masyarakat) yang tersalur menjadi investasi, semakin bergairah dunia usaha, dengan catatan biaya modal (cost of borrowing capital)  yang harus dibayar lebih rendah daripada penerimaan yang diperoleh dunia usaha. Bergairahnya dunia usaha adalah gambaran nyata dari semakin meluasnya kesempatan kerja yang mungkin tercipta, sehingga pada gilirannya akan mendorong daya beli masyarakat.  

     Pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan komponen permintaan agregat. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, semakin besar output ekonomi yang harus diciptakan; semakin besar pula sumberdaya ekonomi (faktor produksi) yang harus digunakan. Artinya, tenaga kerja yang dibutuhkan akan banyak (derived demand) sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan output. Dampak akhirnya adalah terdorongnya daya beli masyarakat, karena sumberdaya manusia banyak dimanfaatkan dalam proses produksi (dalam penciptaan output nasional).

     Pembentukan modal manusia (human capital formation). Pembentukan modal manusia, seperti dijelaskan sebelumnya, akan berpengaruh terhadap proses penciptaan lapangan kerja. Artinya keahlian yang dimiliki seseorang paling tidak akan menolong dirinya sendiri dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini dengan sendirinya akan terjadi sebagai akibat dari proses akumulasi ilmu pengetahuan dan keahlian tenaga kerja yang menuntut implementasi konkrit di lapangan. Bila ini terjadi, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perbaikan daya beli tenaga kerja. 

     Pertumbuhan sektoral. Nilai tambah total (PDB) dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi secara sektoral (pertumbuhan sektor-sektor dalam perekonomian). Secara total nilai tambah mungkin saja meningkat, namun secara sektoral sering didapat adanya pertumbuhan sektor yang melambat, tetap, atau mungkin saja menurun.  Sehingga, dalam hubungan ini, secara rinci perlu analisis pertumbuhan ekonomi yang menyentuh jauh kedalam sampai pada pertumbuhan sektor-sektor, sedemikian sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih jauh untuk kepentingan pengembangan pembangunan kedepan : sektor-sektor mana yang perlu dipacu, diwaspadai, dipertahankan dan dikembangkan. Seimbangnya pertumbuhan ekonomi sektoral, dengan sendirinya akan membawa dampak semakin meratanya daya beli masing-masing sektor.

                        DAFTAR PUSTAKA  Arfida, B.R., 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Jakarta Indonesia Aris Ananta, 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. 

Ehrenberg, R.G., and Smith R.S., 1988. Modern Labor Economics : Theory and Public Policy.  Third Edition, Scott, Foresman and Company, Boston, USA.

Gordon, R.J., 1993. Macroeconomics. Sixth Edition, Harper-Collins Publishers, New York, USA.

Jhingan, M.L., 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Indonesia

Kindleberger, C.P., and Herrick B., 1977. Economic Development. International Student Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo, Japan.

Meier G.M., and Stiglitz, J.E., 2001. Frontiers of Development Economics : The Future in Perspectif. Oxford University Press, The World Bank, Washington D.C., USA.

Payaman J.Simanjuntak, 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Reynolds, L.G., Masters S.H., and Moser, C.H., 1986. Labor Economics and Labor Relations. Ninth Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

 Rose, C., and Nicholl, M.J., 2002. Accelerated Learning for The 21st Century. (Cara Belajar Cepat Abad XXI.  Nuansa, Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung, Indonesia. Sadono Sukirno, 1985. Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Sudarman Danim, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. CV Pustaka Setia, Bandung, Indonesia.

 Wheelen, Thomas L., J. David Hunger, 1992, Strategic Management And Business Policy,  Fouth Edition, New York: Addison-Wesley Publishing  Company.   

Iklan

2 Komentar

  1. rian said,

    ijin copy paste yach.. buat tugas nich.. 🙂

  2. ira said,

    gimana hub antara daya beli dan kemiskinan ditinjau dari aspek sosial? mohon pendapatnya……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: