IMPLIKASI MASALAH PEMBONCENG GRATIS (FREE RIDER PROBLEM)

Januari 15, 2008 at 7:20 am (agama)

Beberapa kawan saya pernah (bahkan sering) bertanya pada saya: “Pak Ade bila seorang kandidat walikota atau bupati harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk memperoleh kemenangan dalam PILKADA, bagaimana caranya ia harus mengembalikan (menutup kembali) dana sebesar itu. Mungkinkah dana itu dapat kembali dengan gaji formal yang diterima seorang Walikota atau Bupati dalam masa jabatannya. Jangan­-jangan nanti ia korupsi untuk mengembalikan dana itu, atau mungkin ia jadi tidak fokus pada tugas utama, tapi malah harus berpikir keras bagaimana caranya menutup kembali berbagai biaya yang pernah ia keluarkan (termasuk sisa utang) bekas PILKADA”. Kurang lebih seperti itu mereka mengungkapkan kegelisahannya. Sampai saat ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan itu, apalagi ilmiah. Pikiran saya pun sama seperti mereka. Pemahaman matematika dan ekonomi yang saya miliki tetap tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Untuk kasus ini akhirnya saya sering menduga-duga : mungkin saja seorang kandidat berniat ibadah (jihad) dengan segala daya dan hartanya, untuk menegakkan al-haq di pemerintahan yang akan ia pimpin nanti, atau mungkin juga ia ingin memberikan pelayanan terbaiknya buat rakyat (berkhidmat pada rakyat kecil). Bila ini yang terjadi, Insya Allah akan menjadi wasilah (perantara) terbaik bagi hidupnya. Kita wajib mendukungnya.Mengapa biaya kampanye harus mencapai angka yang cukup tinggi, harus mencapai miliaran rupiah. Kenyataannya memang demikian. Banyak faktor penyebabnya, antara lain diduga karena biaya-biaya sebagai berikut : kampanye, sosialisasi program, operasional, transportasi, atribut, santunan sosial instant, akomodasi, koalisi, pembonceng gratis (free rider problem), dan biaya lainnya. Tulisan sederhana ini hanya akan menjelaskan tentang biaya pembonceng gratis serta pengaruh dan implikasinya pada beberapa aspek dalam sistem pemerintahan di daerah. 

Implikasi Free Rider Problem pada Sistem Pemerintahan Daerah

Free rider problem adalah masalah (biaya) yang dihadapi (dikeluarkan) oleh suatu organisasi, kelompok atau gerakan yang efektivitasnya tidak jelas (tidak rasional) sehingga beban organisasi menjadi tinggi (tidak efisien), bahkan rasio manfaat dan biaya yang diperoleh pun menjadi tidak seimbang (kecil). Sehingga akhirnya sebuah organisasi atau kelompok akan mati secara perlahan, artinya tujuan yang diharapkan menjadi tidak tercapai. Persoalan inilah yang harus diwaspadai oleh setiap pasangan kandidat walikota dan wakil walikota dalam perhelatan politik di Kota Tasikmalaya sekarang ini. Para tim sukses harus paham dengan persoalan yang satu ini, jangan malah jadi beban bagi kandidat. Bila problem ini tidak teratasi (terantisipasi) maka akan menimbulkan beberapa akibat, di antaranya : konflik internal, melahirkan gerakan yang tidak sepenuh hati (kelompok pura-pura), dapat menyengsarakan kandidat pasca pemilihan, berpeluang korupsi bagi pemenang PILKADA dan lahirnya tuntutan tidak rasional dari para pelaku free rider di masa jabatan nanti.Penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang implikasi free rider problem terhadap beberapa aspek dalam sistem pemerintahan di tingkat daerah.

Pertama, produksi barang publik menjadi tidak optimal. Barang publik adalah barang yang pengadaannya selalu dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Penggunaannya tidak saling bersaing (rivalitas tidak ada), artinya ketika seseorang menggunakan (memakai) barang tersebut tidak menghilangkan (menghalangi) orang lain untuk menggunakannya pula. Contoh sederhana adalah jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Dana yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memproduksi barang tersebut adalah dari anggaran publik (AFBN/APBD), atau dari rakyat. Ketika proses produksi barang tersebut terganggu oleh free rider problem (pendompleng gratis) : interest pribadi, kelompok, kepentingan partai, atas nama agama, demi perkawanan, hadiah bagi tim sukses dan lainnya, maka output barang publik menjadi terganggu. Kualitas menjadi jelek (tidak sesuai anggaran), jumlahnya menjadi sedikit dan distribusinya menjadi tidak adil (keadilan proposional tidak tercapai). Bi1a untuk PILKADA 9 September 2007 nanti para kandidat dan tim sukses sudah mengawali dengan kondisi sedemikian (memberi gerak secara bebas pada para free rider), maka disanalah awal terganggunya proses penciptaan barang publik dan sekaligus pula terganggunya kesejahteraan rakyat di kemudian hari.

Kedua, sistem alokasi sumberdaya ekonomi menjadi tidak adil. Salah satu fungsi pemerintah adalah mendistribusikan sumberdaya ekonomi secara adil dan merata pada seluruh warga masyarakat, bukan hanya pada para pendukungnya saja. Artinya secara prinsip bahwa keadilan ekonomi adalah hak publik yang harus menjadi prioritas dalam pemerintahan siapapun. Sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah tercipta karena dua hal : (1) karena hadiah dari Yang Maha Kuasa, dan (2) karena regulasi pemerintah. Sumberdaya alam yang melimpah di republik kita, dan juga di Tasikmalaya adalah bukti kasih sayang Allah bagi hamba-Nya, yang harus sepenuhnya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa alokasi dan pengelolaan sumbedaya ekonomi hanya oleh sekelompok warga masyarakat saja, atau sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah (tidak akan mencapai Pareto optimal). Bila free rider masuk di dalamnya, pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan terkadang sering berakhir dengan musibah yang menimpa warga masyarakat yang lemah. Kita sering menyaksikan hal ini terjadi di negeri tercinta ini. Padahal kita tahu tujuan utama sistem pemerintahan sesungguhnya hanya dua hal, yakni menghilangkan rasa lapar (menciptakan kesejahteraan) dan menghilangkan rasa takut (menciptakan rasa aman) bagi setiap warganya. Kedua hal ini adalah barang publik sekaligus hak publik. Bisakah para pemimpin Kota Tasikmalaya nanti menghilangkan rasa lapar dan menciptakan rasa aman dari berbagai ketakutan yang mungkin menimpa warga : takut sakit, takut bodoh, takut perampokan, takut gempa, takut tidak beriman, takut kedzaliman, dan berbagai rasa takut lainnya. Saya dan keluarga bahkan siapapun yang saya kenal akan saya ajak untuk memilih pemimpin yang mampu menegakkan dual tadi. Insya Allah. Siapapun harus mencari dan mendukung pemimpin yang siap melaksanakan haI tersebut.Selain sumberdaya ekonomi yang merupakan anugerah Allah SWT seperti disebutkan, pemerintah dapat pula menciptakan berbagai regulasi (aturan) yang sifatnya tidak memberatkan masyarakat, dalam rangka menciptakan sumberdaya ekonomi. Pastikan bahwa masyarakat siap berpartisipasi menciptakan dan mengakumulasi sumberdaya ekonomi untuk kepentingannya sendiri. Untuk republik Indonesia digunakan berbagai sistem misalnya : pajak, zakat, tabungan, laba badan usaha milik negara, sumbangan, hibah dan lainnya. Untuk mencapai pengelolaan yang optimal, jauhkan karakteristik free rider problem di sektor ini. Bila problem ini masih tetap ada, maka pajak hanya akan dirasakan sebagai beban saja, ketimbang manfaat yang diperolehnya.

Ketiga, rasionalitas menjadi hilang. Sifat dasar manusia yang harus selalu berpikir rasional, logis dan kritis menjadi hilang ketika kepentingan pembonceng gratis ada dalam suatu kelompok, sistem atau organisasi. Sifat rasionalitas yang harus ada pada ilmu ekonomi, politik dan sosial lainnya menjadi tak berlaku lagi bila pembonceng gratis lebih dominan dalam lingkup sebuah sistem, tim atau gerakan. Padahal kita tahu dengan sifat rasionalitas yang kita miliki, kita bisa bertindak secara adil dan bijaksana. Kita bisa membayangkan kehancuran yang lebih hebat lagi ketika semua pemimpin sudah bertindak secara tidak rasional : terjadi pemburuan rente ekonomi (pemimpin hanya akan mengakumulasi sumberdaya ekonomi untuk kepentingan pribadinya saja); sumberdaya alam akan terkuras habis; para pelaku ekonomi tidak berpikir lagi pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam; generasi muda, masyarakat akan bersifat pragmatis, sehingga pemikiran yang bersifat ideal dan ideologis akan semakin langka; moralitas akan hancur karena terkalahkan oleh kepentingan sesaat yang perlombaannya semakin keras; para elit politik akan menumpuk sumberdaya ekonomi untuk mempertahankan eksistensi jabatan politiknya di kemudian hari; dan kehancuran lainnya akan menyusul.Sadarlah wahai kawan, kita sebentar lagi akan menghadap Sang Khalik dan al­Mustofa Muhammad Rasulullah SAW. Allah akan menanyai kita tentang perjalanan hidup kita selama ini. Imam Ali pernah berkata : “Pelajaran yang paling berharga adalah mengingat mati”.


*) Penulis adalah dosen Ekonomi Politik Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas 

     Ekonomi UNSIL Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: