KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA : SEBUAH DESKRIPSI ATAS MISI KESEDERAJATAN EKONOMI

Februari 12, 2008 at 4:55 am (ekonomi, Uncategorized)

1. Pendahuluan

            Secara sederhana pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu : (1) faktor determinasi (penentu), (2) sasaran, dan (3) indikator keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi. Faktor penentu adalah segala sumberdaya yang dimanfaatkan; sasaran pembangunan ekonomi adalah sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Tasikmalaya; dan indikator keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi adalah outcome makro-ekonomi yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pembangunan ekonomi biasanya diukur dengan beberapa indikator makro ekonomi sebagai berikut : penciptaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), laju pertumbuhan ekonomi riil, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator makro ekonomi lainnya. Kinerja pembangunan ekonomi merupakan indikator penting yang dapat digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi yang dilakukan dibandingkan dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Walikota Tasikmalaya terpilih yang baru saja dilantik   mempunyai misi ekonomi yang sederhana yaitu  kesederajatan ekonomi. Misi ini    diturunkan lebih rinci lagi menjadi (mencakup) :

  1. Optimalisasi dan pengelolaan yang profesional terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebagai aset potensi ekonomi rakyat;
  2. Optimalisasi kredit lunak untuk usaha kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat;
  3. Pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional terhadap para pengusaha sektor informal;
  4. Memfasilitasi dan pemberian jaminan atas keberlangsungan sektor industri kecil dan menengah;
  5. Optimalisasi sentra-sentra industri kecil dan menengah sebagai aset wisata home industry;
  6. Pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (Community Based Resources Management/CBRM).

Mari kita kaji kesesuaian Visi-Misi Walikota terpilih (2007-2012) dengan kerangka makro pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya. Kita akan mencoba mendeskripsikannya secara lebih luas dan sekaligus pula mendekatkannya kepada wilayah filosofis dan grand theory pokok pembangungan ekonomi itu sendiri. Hal ini penting disampaikan dalam rangka memberikan kejelasan pada para stakeholders tentang posisi pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar mereka dapat langsung memberikan respon dan evaluasi kritis baik secara praktis maupun teoritis atas capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

2. Faktor Determinasi (Penentu) Pembangunan Ekonomi

            Terdapat beberapa faktor penentu utama pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya, yaitu : Sumberdaya alam, stok modal dan aliran investasi, sumberdaya manusia (SDM), teknologi, modal manusia (human capital stock) dan entrepreneur. Setiap daerah memiliki karakteristik faktor penentu yang berbeda-beda, biasanya tergantung pada sumberdaya yang dimilikinya. Tapi biasanya ada karakteristik yang hampir sama di setiap negara atau daerah manapun, terutama untuk daerah yang masih berkembang, yaitu lemahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi. Bagaimana caranya agar dua besaran ini menjadi penentu yang sangat berarti dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.  Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Di sinilah peranan pemerintah daerah sangat dominan  dalam mengarahkan dan meningkatkan kualitas faktor-faktor penentu tersebut. Program dan kegiatan harus diturunkan dari akar persoalan tersebut. Mari kita lihat satu persatu faktor-faktor yang sangat menentukan pembangunan ekonomi :

            Pertama, sumberdaya alam. Setiap daerah selalu memiliki sumberdaya alam. Persoalannya terletak pada kualitas sumberdaya alam dan kemampuan pengelolaannya. Kedua persoalan tadi akan berkaitan dengan harga hasil olahan sumberdaya alam itu sendiri. Persoalan yang harus segera dilakukan adalah melakukan identifikasi potensi sumberdaya alam yang menjadi faktor penentu dan pendukung pembangunan. Berangkat dari RT/RW, RDTR dan master plan yang sudah ada kita harus melihat lebih tajam lagi potensi sumberdaya alam apa saja yang memiliki peluang besar dan memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan  sebagai penentu keberlangsungan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Sumberdaya alam yang nampak kasat mata di Kota Tasikmalaya adalah : air, tanah (lahan), hutan, bukit, danau, sinar matahari dan lainnya. Semua sumberdaya ini harus diberdayakan sehingga melahirkan potensi  turunan yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan tinggi bagi masyarakat. Persoalan ini memang tidak sederhana, karena membutuhkan tenaga ahli yang beragam dan dana yang besar. Tapi itulah konsekuensi pembangunan, selalu terkait dengan alam dan membutuhkan kombinasi optimal dengan sumberdaya manusia dan teknologi. Persoalan kemudian adalah bagaimana sumberdaya yang tersedia itu dioptimalkan agar semuanya menopang visi dan misi ekonomi yang disampaikan oleh Walikota terpilih : kesederajatan ekonomi. Kesederajatan ekonomi harus diterjemahkan lagi secara operasional pada tataran teknis, sehingga optimalisasi sumberdaya yang dilakukan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Persoalan-persoalan lain yang harus diperhatikan berkaitan dengan sumberdaya alam diantaranya adalah : (a) Kerusakan lingkungan sehubungan dengan eksploitasi berlebihan, karena ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi  (b) Prediksi cadangan (deposit) kandungan sumberdaya alam harus akurat kalau memang Kota memiliki cadangan dimaksud, (d) Tenaga ahli yang mampu mentranformasi sumberdaya alam sehingga melahirkan benefit ekonomi tinggi, (e) Biaya perbaikan lingkungan tidak boleh lebih besar dari manfaat ekonomi yang tercipta, bahkan harus nol, (f) Tidak boleh masyarakat kecil karena dalih pembangunan menjadi pihak yang dirugikan, misalnya dalam kepemilikan lahan. Mereka harus memperoleh ganti rugi yang proporsional (adil) ketika lahan miliknya terkena pembebasan, (g) Tataguna lahan harus betul-betul sesuai dengan pola dan aturan yang telah disepakati. Ketegasan aturan dan komitmen pemerintah biasanya diuji, sehubungan dengan tataguna lahan dan ruang, (h) Mampukan sumberdaya alam lokal memenuhi kebutuhan pasokan input industri lokal, (i) Konsekuensi pembangunan di manapun selalu membawa eksternalitas yang negatif (dampak negatif aktifitas ekonomi yang tidak terperhitungkan secara ekonomi). Bisakah pemerintah Kota dengan Walikota yang baru menekan tingkat eksternalitas negatif serendah-rendahnya, (j) Sebaran sumberdaya modal sosial (social overhead capital) perlu diperhatikan dalam rangka menjaga disparitas manfaat pembangunan, (k)  Pemerintah harus fokus pada model-model kebijakan pembangunan yang bersifat affirmative (membela kepentingan rakyat), dan (l)  Prospek pasar yang terkait langsung dengan resources base yang dimiliki daerah.

Kedua, capital stock dan aliran investasi. Stok modal adalah semua peralatan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif di suatu daerah. Tinggi rendahnya stok modal yang dimiliki akan berkorelasi langsung terhadap output dan kesempatan kerja daerah. Hal penting adalah perlunya dilakukan identifikasi terhadap stok modal yang dimiliki Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat produktifitas, umur ekonomis, tingkat penyusutan dan untuk kepentingan penyusunan neraca daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah modal sosial (social overhead capital). Modal ini tercipta karena keinginan masyarakat yang direspon oleh kebijakan pemerintah. Modal sosial ini sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Bentuknya berupa jalan (sarana transportasi), jembatan, bendungan, bangunan dan lainnya (Kindleberger-Herrick, 1977; Sadono Sukirno:1985). Tapi perlu diperhatikan pula bahwa kebebasan pemanfaatan modal sosial yang tidak terkontrol bisa membawa dampak eksternalitas yang negatif bagi pembangunan. Jadi dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan kontrol sampai ke tingkat teknis dan implementasi.

Faktor yang sangat penting dan strategis untuk diperhatikan adalah aliran investasi, baik dari luar maupun domestik (daerah sendiri). Investasi perlu dilakukan dalam rangka menambah stok modal yang dimiliki Kota Tasikmalaya. Persoalannya, faktor apa yang menjadi daya tarik para investor untuk melakukan investasi di Kota Tasikmalaya. Banyak hal yang akan menjadi pertimbangan para investor untuk melakukan investasi di suatu daerah, di antaranya : (a) ketersediaan data pendukung untuk analisis usaha (terutama data awal), (b) tingkat hasil (return) yang mungkin diperoleh, (c) stabilitas politik-keamanan di daerah itu sendiri, (d) pasar yang akan dilayani, (e) sumberdaya manusia, (f) input faktor produksi lainnya, (g) kebijakan pemerintah daerah, (h) daya serap terhadap angkatan kerja (pengangguran), (i) tingkat responsibilitas masyarakat terhadap jenis usaha yang akan dikembangkan,  (j) birokrasi bisnis di daerah, dan (k) tingkat persaingan. Bila pemerintah daerah mampu memberikan garansi terhadap semua unsur (variabel) tadi, maka para investor akan mempertimbangkan dan pada gilirannya dapat memutuskan untuk melakukan investasi di daerah Kota Tasikmalaya.

Hal penting lain yang mesti diperhatikan dalam rangka membangun ekonomi daerah adalah persoalan-persoalan sebagai berikut : (a) kelembagaan investasi, (b) manajer investasi daerah, (c) benefit sosial ekonomi, (d)  opportunity cost, (e) lembaga keuangan,  dan (d) kemitraan dengan jajaran pelaku bisnis lainnya.

            Ketiga, tenaga kerja (sumberdaya manusia). Sumberdaya manusia berfungsi double agents yaitu: sebagai pelaku dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan ekonomi. Hal-hal yang terkait dengan pelaku pembangunan ekonomi di antaranya persoalan-persoalan : keahlian, produktifitas, tingkat upah, jumlah tenaga kerja, jamininan sosial tenaga kerja, tingkat kesehatan tenaga kerja, lingkungan kerja, teknologi, sistem upah, motivasi kerja,  kesepakatan kerja bersama (KKB), dan hubungan industrial. Di lain pihak sumberdaya manusia bisa dilihat dari sisi sasaran pembangunan, karena pembangunan yang paling baik adalah yang memperhatikan manusianya itu sendiri, atau yang lebih condong mengutamakan kepentingan masyarakat lapisan paling bawah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keterlibatan tenaga kerja lokal pada setiap kegiatan ekonomi yang ada di Kota Tasikmalaya. Hal ini terkait dengan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya. Bagaimana proporsi tenaga kerja daerah asli dengan luar, distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan harus selalu diwaspadai), kontribusi sektoral terhadpa laju pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

            Keempat, teknologi. Teknologi merupakan faktor yang sangat kuat dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hampir semua kegiatan ekonomi terkait dengan teknologi. Perbedaan terjadi hanya pada tingkat sofistikasinya saja. Untuk daerah perlu dipikirkan teknologi yang ramah lingkungan, pro-job, tepat guna, biaya murah, mudah dipahami, sederhana implementasinya, tinggi tingkat produktifitasnya, dan bersifat massal. Kita tidak boleh melupakan teknologi yang tingkat sofistikasinya tinggi, karena itu pun sangat dibutuhkan oleh daerah dalam rangka mengikuti era global sekarang ini. Maka  dalam hubungan ini kita perlu melakukan benchmarking, adopsi-inovasi teknologi yang canggih (George-Weimerskirch, 1994 :207). Hal ini perlu dilakukan dalam upaya mencapai kesederajatan informasi-komunikasi dan upaya kongkrit dalam mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi dan teknologi antar negara.  

            Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan ekonomi yang berbasis teknologi adalah : (a) Teknologi Tepat Guna (TTG), (b) Research and Development (R & D), (c) teknologi padat karya (pro-job) dan pro-poor, (d) biaya riset, (e) pelatihan dan sosialisasi, (f) produktifitas, (g) percepatan produksi, dan (h) transfer teknologi.

            Kelima, human capital. Modal manusia adalah keahlian yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi (a set of skills that can be rented out to employers) (Ehrenberg-Smith, 1998 :292; Romer, 1996 : 126). Modal manusia tercipta karena proses pendidikan, pelatihan dan perbaikan kesehatan dan gizi.  Perbaikan kualitas modal manusia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Di sini akan terkait erat dengan sistem kurikulum yang diberlakukan di sebuah lembaga pendidikan. Berbagai pendekatan moderen telah dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas modal manusia ini. Salah satu model yang akhir-akhir ini banyak diimplementasi dalam dunia pendidikan adalah model Accelerated Learning (AL). Model ini menekankan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : kerjasama (cooperation), belajar aktif (active learning),  keterlibatan penuh (total involvement), dan hemat waktu (time efficient) (Rose-Nicholl, 2002; Meier, 2002; Sudarman Danim, 2003). Di negara maju dampak perubahan modal manusia terhadap pembangunan ekonomi dapat terukur dengan baik setiap tahunnya. Sebaliknya di negara-negara berkembang masih disibukan dengan pemilihan dan pemahaman  metoda (teknis) belajar yang paling efektif untuk para mitra belajar. Padahal kita tahu persoalan utama pembangunan kita adalah terletak pada lemahnya sumberdaya manusia. Tapi kenapa persoalan ini selalu terabaikan dan tidak menjadi prioritas pembangunan kita ?

            Dalam perkembangan terakhir berbagai kecerdasan banyak dibicarakan dan seringkali dilatihkan di mana-mana. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik dalam rangka membentuk SDM yang handal. Salah satu model kecerdasarn yang pernah dikembangkan oleh Khairul Ummah dkk (2003). adalah kecerdasaran SEPIA (merupakan singkatan dari : Spiritual Quotient, Emotional Quotient, Power Quotient, Intelectual Quotient, dan Aspiration Quotient). Dua bagian kecerdasan tersebut (Emotional dan Spiritual, ESQ) dikembangkan lebih dalam lagi dan disosialisasi secara masal oleh Ary Ginanjar. Tentunya yang penting bagi kita  adalah sampai sejauhmana berbagai kecerdasan itu berpengaruh terhadap pembangunan, khsususnya pembangunan ekonomi. Lebih khusus lagi adalah pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya, yang memiliki misi kesederajatan ekonomi. Kita mesti melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang metoda belajar dan berbagai kecerdasan yang akan kita kembangkan dalam sistem pendidikan. Pembangunan ekonomi dan pendidikan semestinya mengawali kegiatannya dengan memperkokoh bangunan (fondasi) yang satu ini. Saya meyakini kecerdasan spiritual harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan dan ekonomi sekaligus. Bahkan visi sistem pemerintahan dimana pun tingkatannya (pusat maupun daerah) harus melakukan perumusan visi yang diturunkan dari kecerdasan spiritual. Tanpa ada semangat itu sistem apapun jadi tidak bermakna (tidak memiliki nilai transendental/tidak memiliki hakikat). Jadi singkatnya dimanapun, dan bagaimana pun pembanguan itu dilakukan yang paling penting adalah mengharap keridhaan Allah (nilai-nilai ilahiah harus menjadi sumber inspirasi dan sekaligus tujuan utama). Inilah prinsip yang paling mendasar  dari pembangunan yang akan dilaksanakan.

            Kelima, entrepreneur. Ini adalah sumberdaya manusia pilihan yang memiliki naluri berbeda dengan manusia kebanyakan,. terutama dalam hal ekonomi dan bisnis. Mereka memilki rasa percaya diri yang tinggi, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki leadership yang kuat, inovatif dan kreatif, dan selalu berorientasi ke masa depan (Meredith G.G. et al., 2000:5). Manusia-manusia seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, karena jiwa kemandiriannya sangat tinggi, bertanggungjawab dan punya kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungannya. Inilah model bisnis yang sekarang harus dikembangkan. Artinya, para pelaku usaha (bisnis) disamping berorientasi pada tugas dan hasil, haruslah juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial (Corporate Social Responsibility, CSR). Dengan mengembangkan CSR   yang baik, manfaat perusahaan akan dirasakan oleh komunitas sekitar. Hal ini terjadi karena para pelaku bisnis (para entrepreneur) mengelola  usahanya untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya. Kehadiran perusahaan akan menghasilkan perbaikan kualitas hidup di tempat kerja, keluarga dan komunitas sosial secara keseluruhan. Inilah makna kepedulian sosial dari para pelaku bisnis dan lembaga lain yang bergerak dalam kegiatan ekonomi produktif (CSR, Wikipedia, 2007 : 2; Wheelen-Hunger, 2006 :56). Prilaku entrepreneur yang ideal seperti di atas, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila di pihak lain pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan cara mengembangkan dan melaksanakan konsep Good Corporate Government (GCG). Artinya lingkungan pemerintahan pun sama-sama  memancarkan karakteristik yang sangat mendasar dari GCG itu sendiri, yaitu : responsibility, fairness, transparency dan accountability.  Bila ini terjadi di Kota Tasikmalaya, maka pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengarah kepada jalur yang tepat (on the right tract).

 3. Sasaran Pembangunan Ekonomi

            Kalau kita amati misi ekonomi yang disampaikan Walikota terpilih (kesederajatan ekonomi), selintas bisa terbaca bahwa penekanan pembangunan ekonomi yang ditawarkan diarahkan pada kelompok pelaku ekonomi lapisan bawah (ekonomi kerakyatan), yaitu kegiatan (sistem) ekonomi yang lebih banyak membela kepentingan rakyat kecil, yaitu : UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Industri Kecil Menengah (IKM), sektor informal, home industry, dan bisnis berbasis sumberdaya lokal (sektor pertanian). Supporting factors dari misi tersebut secara inklusif terdapat pada butir-butir misi itu sendiri, yaitu : optimalisasi pengelolaan UKM, profesionalisme, mengembangkan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit lunak, pemberian jaminan hukum,  fasilitasi pemerintah (kebijakan publik yang relevan),  dan Community Resources Based Management, CBRM.

Kita melihat misi kesederajatan ekonomi yang disampaikan memiliki sasaran yang spesifik, yakni terbatas pada beberapa sub-sektor ekonomi saja. Untuk kepentingan analisis yang komprehensif kita perlu melihatnya secara utuh, yakni melakukan positioning sektor sasaran tersebut pada kerangka sektor ekonomi secara keseluruhan. Kalau diringkas sasaran misi kesederajatan ekonomi  adalah : subsektor perdagangan dan jasa (UMKM, sektor informal), subsektor indusri (IKM, home industry), dan subsektor pertanian (CBRM). Sebetulnya secara makro, sektor-sektor ekonomi Kota Tasikmalata terdiri : (1) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan,  (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Minum, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa, dan (9) Jasa-Jasa. Jadi misi kesederajatan ekonomi dapat dipandang sebagai skala prioritas. Untuk tahap awal adalah subsektor-subsektor tersebut. Tentunya dalam implementasinya, harus memperhatikan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Tidak mungkin yang namanya pembangunan ekonomi hanya terbatas pengembangan sebagian kecil saja dari sektor-sktor ekonomi yang ada. Di sinilah kearifan pimpinan daerah akan diuji. Bisakah merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Konsep kesederajatan ekonomi akan diuji dari berbagai sudut pandang, diantaranya secara teoritis, praktis (implementasi) dan hasil (dampak pada kesejahteraan masyarakat).   Secara teoritis konsep kesederajatan ekonomi setidaknya akan diuji pada dua hal, yaitu : tataran grand theory  dan kesepekatan pemberian makna ‘kesederajatan’.  Secara grand theory penulis yakin ini merupakan konsep pembangunan tidak seimbang (unbalanced  development). Hal ini ditandai dengan tegasnya sektor-sektor yang akan dikembangkan (sektor prioritas). Perlu diingat, bahwa pembangunan tidak seimbang bukan bermakna mengembangkan ketidakseimbangan yang menjurus pada ketidakadilan. Tapi justeru dengan pembangunan tidak seimbang akan (bahkan harus) diciptakan leading sector  yang bisa mengayomi pada sektor-sektor lain terutama sektor sasaran tadi (memiliki dua kaitan sekaligus forward linkages dan backward linkages). Sebetulnya pembangunan tidak seimbang ini adalah model pembangunan yang paling cocok untuk negara berkembang atau daerah yang memiliki keterbatasan dana (Sadono Sukirno, 1985 : 322-326). Penulis yakin bahwa Kota Tasikmalaya tidak memiliki dana yang melimpah. Inilah yang membawa kepada keputusan sehingga konsep pembangunan tidak seimbanglah yang dipilih. Sebetulnya banyak hal yang perlu diperhatikan agar konsep pembangunan ekonomi yang tidak seimbang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran, diantaranya : Pertama, ciptakan sistem ekonomi (kegiatan ekonomi) yang melahirkan distribusi pendapatan secara fungsional, yaitu kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi (pro-job). Sehingga dengan demikian secara fungsional angkatan kerja menjadi produktif dan berfungsi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang secara langsung berimbas pada kenaikan pendapatan bagi dirinya. Sebetulnya disinilah esensi pembangunan ekonomi yang dilakukan, terlepas dari konsep pembanguan yang dipilih : apakah pembangunan seimbang, tidak seimbang atau kesederajatan ekonomi.  Yang paling penting adalah dampaknya pada pengurangan pengangguran. Kedua, ciptakan sistem insentif ekonomi yang dapat mendorong produktifitas ekonomi secara makro. Misalnya, berilah kemudahan birokrasi bagi para pengusaha yang baru memulai usaha; kurangi beban pajak daerah bagi para pengusaha (perusahaan) yang banyak memperkejakan tenaga kerja; berilah subsidi yang efektif bagi para pengusaha lemah dan seterusnya. Ketiga, hindari sistem ekonomi yang mengarah pada kegagalan pasar (market failures). Di antara kegagalan pasar yang sering terjadi di berbagai negara atau daerah adalah : Eksternalitas negatif. Terdapat dua eksernalitas, yaitu negatif dan positif. Eksternalitas negatif adalah dampak negatif dari aktifitas ekonomi yang tidak diperhitungkan secara ekonomi dan bisnis (Rosen, 2002 : 79-82). Misalnya limbah industri, limbah rumah sakit, polusi udara dan sebagainya. Bila ini terjadi maka manfaat sosial ekonomi dari aktifitas ekonomi menjadi berkurang, bahkan bisa negatif bagi masyarakat. Di sinilah peranan pemerintah sangat diharapkan dalam rangka mengarahkan kegiatan ekonomi supaya menghasilkan benefit ekonomi yang optimal. Untuk hal ini di butuhkan berbagai aturan dan kebijakan, sekaligus (yang paling penting) adalah penegakkan aturan itu sendiri. Eksternalitas positif adalah segala kegiatan  ekonomi yang menghasilkan benefit ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, baik langsung atau tidak langsung. Inilah yang harus dikembangkan, karena akan melahirkan efek dongkrak yang besar bagi perekonomian. Assymetric informations.  Informasi yang asimetris bisa terjadi pada lingkungan bisnis, pemerintahan ataupun pada dunia politik. Karakteristik informasi yang asimetris ditandai dengan pemberian informasi yang tidak lengkap, sengaja tidak menyampaikan informasi yang strategis karena itu merugikan dirinya, menutup-nutupi sesuatu yang seharusnya disampaikan dan yang paling parah adalah kebohongan publik. Ini semua jelas prilaku yang sangat menghambat program Good Corporate Government (GCG) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi tidak akan mencapai sasaran, karena bias informasi terjadi pada lingkungan pemerintahan, bisnis dan politik (partai). Imperfect comptetions. Bila dalam kegiatan ekonomi terjadi persaingan yang tidak sempurna (tidak sehat) maka benefit ekonomi tidak akan ternikmati secara optimal oleh masyarakat (deadweight loss). Bahkan distribusi sumberdaya ekonomi menjadi tidak adil dan akan terjadi ketimpangan. Bentuk persaingan tidak sempurna diantaranya monopoli, oligopoli, dan monoposoni (Nicholson, 1995). Monopoli menjadi tidak berbahaya ketika dikendalikan atau dipegang oleh pemerintah (bisanya untuk barang/komoditas yang strategis), namun sebaliknya bila dipegang oleh individu maka akan berakibat terjadinya distorsi ekonomi yang sangat merugikan, karena benefit ekonomi hanya terakumulasi pada individu tertentu. Inilah yang harus dicegah oleh pemerintah. Adapun monopsoni biasanya sering terjadi di sektor pertanian untuk komoditas tertentu. Kita sering menemukan bahwa para petani (produsen) tidak berdaya (tidak memiliki bargaining position) sama sekali dihadapan pembeli komoditas pertanian. Para produsen sering menerima apa yang diputuskan oleh pembeli, terutama dalam soal harga. Penentuan harga biasanya sepihak, yaitu oleh pembeli. Kondisi ini diperparah lagi ketika para petani sudah berutang lebih dahulu kepada para pembeli (bandar). Ini sering terjadi karena para petani didesak oleh kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindari. Sehingga akhirnya mereka pasrah di hadapan para tengkulak atau bahkan rentenir. Di sinilah, sekali lagi, para pengusaha lemah (para petani) butuh perlindungan dari pemerintah (konsep kesederajatan ekonomi diuji lagi untuk mampu menyelesaikan kasus yang menimpa para petani ini). Ketidakberdayaan petani kita terlihat jelas dengan rendahnya farmer share rata-rata yang  diterima oleh para petani. Secara rata-rata diperkirakan  farmer share yang diterima para petani angkanya selalu di bawah 35 %.   Kerusakan lingkungan. Dampak yang harus diwaspadai adalah kerusakan lingkungan sebagai akibat eksploitasi ekonomi yang berlebihan dari para pelaku usaha dan pemerintah di tingkat daerah. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah daerah ingin  mencapai target indikator ekonomi makro yang memuaskan, misalnya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, PAD yang mencukupi dan lapangan kerja yang luas.   Atau bisa saja kerusakan lingkungan terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah tentang aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh swasta. Mereka terus memburu rente ekonomi dengan tidak pernah memperhatikan kerusakan lingkungan. Ini pun sekali lagi perlu mendapat respon dari konsep kesederajatan ekonomi.

Market power. Kekuatan pasar yang berbahaya muncul ketika para kapitalis tidak memperhatikan para pengusaha kecil di sekitarnya. Mereka tumbuh besar menikmati benefit ekonomi dengan memangsa pengusaha yang kecil. Dampak dari situasi ini adalah ketimpangan ekonomi dan sentralisasi penguasaan sumberdaya ekonomi oleh individu : modal, sumberdaya alam, tenaga kerja, dan sumberdaya informasi. Di sinilah pentingnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) harus dilaksanakan oleh para pelaku bisnis di manapun mereka melakukan aktifitas. Dengan CSR perusahaan dituntut bertanggungjawab kepada para stakeholders dan sekaligus pada lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitarnya.   

 4. Indikator Kinerja Pembangunan Ekonomi

            Terdapat beberapa indikator kinerja pembangunan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro, di antaranya : perluasan kesempatan kerja yang tercipta, laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai, berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan ekonomi, dan naiknya laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan. Dari sekian indikator yang disajikan ternyata yang paling utama adalah kesempatan kerja yang tercipta sebagai outcome pembangunan ekonomi (ini merupakan indikator yang paling konkrit dari pembangunan ekonomi). Indikator yang lainnya akan bermuara kesini. Misalnya, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, pendapatan perkapita,  ketimpangan ekonomi, dan IPM semuanya bisa teratasi kalau pemerintah atau swasta mampu menyediakan lapangan kerja. Demikian juga laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan investasi menjadi bermakna secara sosial apabila di sana terserap tenaga kerja yang banyak, dan tidak menimbulkan eksternalitas yang negatif.  Sebagai kesimpulan, sesungguhnya indikator yang paling penting dan bermakna dari semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membebaskan manusia dari rasa lapar dan rasa takut. Ini sesungguhnya makna kesederajatan ekonomi yang paling hakiki. Insya Allah.

            Untuk memandu implementasi kerangka makro pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya, secara lebih detil teknis diperlukan road map untuk masing-masing variabel yang dijelaskan (merupakan bahan kajian selanjutnya). Dengan kajian tersebut kita dapat melakukan analisis secara sistematis terhadap setiap persoalan yang ditemukan, yaitu dapat dirumuskan tentang : tujuan yang ingin dicapai, akar persoalan yang ingin diselesaikan, penyebab langsung persoalan, penyebab tidak langsung persoalan, program yang ditawarkan, dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mengatasi akar persoalan dimaksud.

            Uraian kerangka makro pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya sebagai deskripsi misi kesederajatan ekonomi diringkas dalam diagram sebagaimana terlampir.

     DAFTAR PUSTAKA 

Ary Ginanjar Agustian (2005). Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ). Penerbit ARGA, Jakarta, Indonesia.

Bernardin J. H. (2007). Human Resources Management : An Experience Approach. McGraw-Hill, Boston, USA.

Drucker, Petter F., (1996). Inovasi dan Kewiraswastaan : Praktek dan Dasar-dasar. (Terjemahan). Penerbit Erlangga, Jakarta, Indonesia.

Ehrenberg, R. G., and Smith R.S., (1988). Modern Labor Economics : Theory and Public Policy. Third Edition, Scott, Foresman an Company, London, UK.

George S., & Weimerskirch (1994). Total Quality Management.  John Wiley & Sons, Inc., Singapore.

Gray, Clive, dkk. (2002). Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi kedua, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia.

Khairul Ummah, dkk. (2003). SEPIA : Kecerdasan Milyuner, Warisan yang Mencerahkan Keturunan Anda. Penerbit Ahaa, Bandung, Indonesia.

Kindleberger C.P., & Herrick B. (1977). Economic Development. International Student  Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo, Japan.

 Koran Republika (20 Oktober 2004). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG. 

Meier, M., Gerald & Stiglitz Joseph, E., (2001). Frontiers of Development Economics : The Future in Perspective. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, D.C., USA.

Meier Dave (2002). The Accelerated Learning Hanbook. (Terjemahan). Penerbit Kaifa, Bandung, Indonesia.

Meredith G.G. at al. (2000). Kewirausahaan : Teori dan Praktek.  PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Indonesia.

Nicholson, Walter, (1995). Microeconomics Theory : Basic Principles and Extensions. Sixth Edition, The Dryden Press, New York, USA.

Osbone, David & Plastrik, Peter, (2001). Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. (Terjemahan), Edisi Revisi, Penerbit PPM, Jakarta, Indonesia.

Rosen, Harvey S., (2002). Public Finance. Sixth Edition, International Edition, McGraw-Hill Irwin, Bosto, USA.

——-, (2005). Undang-Undang Otonomi Daerah. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.

Romer, David (1996). Advanced Macroeconomics. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, USA.

Rose C. and Nicholl M.J. (2002). Accelerated Learning for The 21-st Century (Cara Belajar Cepat Abad XXI). Penerbit Nuansa, Bandung, Indonesia.

Sadono Sukirno (1985). Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. LPFE-UI, Jakarta, Indonesia.

Sudarwan Danim, (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia.  CV Pustaka Setia, Bandung, Indonesia.

Wikipedia, Encyclopedia (2007). Corporate Social Responsibility. Http://en.wikipedia.org/wiki/corporate_social_responsibility

Wheelen T.L. & Hunger J.D. (2006). Strategic Management and Business Policy. Pearson International Edition, New Jersey, USA.

Iklan

Permalink 2 Komentar

DEKLARASI MAKKAH TENTANG SITUASI DI IRAK

Januari 15, 2008 at 7:17 am (ekonomi)

Saat itu Ahad 12 Agustus 2007. Acara Peringatan Isra Mi ‘raj Rasulullah SAW di Majlis Khoirunnisa, Cilolohan Kota Tasikmalaya telah dimulai sejak pukul 09.45 WIB. Penceramah yang akan mengisi acara tersebut adalah Dr. K.H. Syaefuddin Herlambang, M.A., dari Jakarta. Seperti biasa beliau selalu hadir sebelum acara dimulai, jazaakallahu khairan katsiiraa. Pembawa acara yang sudah direncanakan sebelumnya tidak bisa hadir, akhirnya dipercayakan kepada saya sendiri. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an sekaligus sari tilawahnya. Sehabis sambutan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa Ziyarah Rasulullah dan Tawasul. Pembacaan doa dipimpin oleh Sayyid Salam dari Irak. Dengan suara khas Timur Tengah yang sangat indah sekali, tidak terasa pembacaan doa menghabiskan waktu hampir satu jam. Di antara mustami’ kedengaran ada yang menangis, mungkin karena khusuknya menyimak doa yang dibacakan tadi. Selesai acara utama Isra Mi’raj –sambil makan nasi dus–, saya dan kawan-kawan sempat berbincang-bincang dengan Sayyid Salam tentang Deklarasi Makkah mengenai Situasi di Irak. Dalam diskusi itu muncul pemikiran bahwa isi deklarasi tersebut semestinya diketahui juga oleh masyarakat secara luas, karena makna yang sesungguhnya dari Deklarasi itu bukan hanya untuk bangsa Irak saja, melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia, apapun madzhabnya. Dalam obrolan itu saya menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi atau apapun bentuknya, yang penting pesan utama Deklarasi tersebut sampai kepada seluruh umat Islam.Sebagai gambaran awal, pada tulisan sederhana ini, saya akan mengutip sebagian isi Deklarasi itu, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita dalam upaya mempersatukan umat Islam di mana pun mereka berada : “Segala pujian dan kemuliaan adalah milik Tuhan yang Maha agung. Semoga salam dan berkah-Nya senantiasa dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan para sahabatnya. Dengan mempertimbangkan (1) situasi yang terjadi sekarang ini di Irak, di mana pertumpahan darah, penjarahan hak milik, terjadi setiap hari. Semuanya dengan pengatasnamakan Islam, dan (2) sejalan dengan anjuran dari sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam, di bawah payung Akademi Fikih Internasional OKI (IIFA), maka kami, para ulama Irak, dari Mazhab Ahlus Sunnah dan Syi’ah, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, pada bulan Ramadhan 1427 (2006), setelah membicarakan perkembangan situasi di Irak dan prihatin terhadap nasib rakyatnya, serta masalah-masalah yang melingkupinya, dengan ini menyatakan DEKLARASI ini :

1. Jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya : Kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggungjawab atasnya.

2.  Darah, harta benda, kehormatan, dan harga diri seorang Muslim adalah mulia berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Quran : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS Al-Nisa’ [4] : 93). Juga hadits Nabi Saw. : Setiap Muslim adalah mulia darahnya, hartanya, kehormatan, dan harga dirinya.Karena itu, tidak seorang Muslim pun –baik Sunni ataupun Syi’ah– yang dapat ditumpahkan darahnya, dianiaya, diintimidasi, diteror, diambil harta miliknya atau dijatuhkan kehormatannya, atau diculik keberadaannya. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang dapat dijadikan sandera dengan alasan perbedaan mazhab atau alasan agama lainnya. Siapa pun yang melakukan perbuatan sepeti itu, telah memisahkan dirinya dari kehormatan Umah (kaum Muslim), termasuk semua yang memegang otoritas di dalam Islam, para ulama, dan orang-orang yang beriman”.

Demikian beberapa paragraf Deklarasi Makkah tentang Situasi Irak yang telah ditandatangani oleh beberapa negara Islam di Makkah Al-Mukarramah tanggal 21 Oktober 2006. Selanjutnya, pada tanggal 3-4 April 2007, di Indonesia, tepatnya di Istana Presiden Bogor, Deklarasi Makkah mendapat penguatan dari para peserta Konferensi Internasional Pemimpin Islam untuk Rekonsiliasi Irak. Mereka berkumpul dan bertekad ingin mewujudkan perdamaian secara penuh di antara bangsa Muslim Irak. Tentunya, buat kita sebagai awam seharusnyalah memanjatkan puji dan syukur kehadhirat Allah Swt. karena dengan adanya Deklarasi ini akan banyak hikmah dan implikasi positif yang dapat dirasakan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Insya Allah.

Berikut ini adalah beberapa implikasi dan hal-hal positif lainnya yang kita harapkan dari Deklarasi Makkah, di antaranya adalah :

Pertama, Deklarasi Makkah merupakan indikasi kuat lahirnya kesadaran bersama tentang makna persaudaraan umat Islam yang sesungguhnya. Pengalaman sejarah panjang menunjukkan bahwa kelemahan dan hancurnya persatuan umat Islam ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah konflik interen yang tak kunjung selesai. Sejak 1947, baru pertama kali ini di penghujung tahun 2006 mazhab Sunni-Syi’ah kembali melakukan muktamar besar untuk melakukan rekonsiliasi, saling mengakui dan saling memuliakan di antara sesama hamba Allah. Sinyal positif ini harus kita maknai dengan positif pula, agar energi umat Islam yang sudah digunakan untuk upaya itu tidak menjadi sia-sia.

Kedua, sudah seharusnya kita menghilangkan sekat-sekat mazhab yang sempit. Kehadiran Deklarasi Makkah membawa situasi baru bagi umat Islam, artinya sektarianisme harus segera dihilangkan, karena ternyata banyak membawa madharat, dan kehancuran lainnya. Pertengkaran Sunni-Syi’ah yang berkepanjangan harus segera disudahi. Kita sudah cukup menderita dengan semakin banyaknya korban dan kerugian fisik lainnya. Saatnyalah kita untuk lebih melihat jauh kedepan demi kejayaan Islam sebagai rahmatal lilalamiin.

Ketiga, perlunya komitmen bersama untuk implementasi Deklarasi secara konkrit di lapangan. Tanpa komitmen dan konsistensi bersama umat Islam, rasanya Deklarasi tidak akan bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk ini, sekali lagi, kita perlu ketulusan hati agar beban-beban fsikologis tidak menghalangi dalam upaya menjalankan kesepakatan tersebut. Indikator keseriusan akan tampak secara nyata di antara umat Islam bila Deklarasi dilaksanakan dengan sebaik-baikya. Sebagai bukti keseriusan dalam mewujudkannya, kita harus melanjutkan Deklarasi tersebut kedalam bentuk yang lebih opersioal lagi di tingkat daerah, sehingga cakupan Deklarasi akan semakin luas dan implikasinya akan terasa keseluruh pelosok negeri.

Keempat, kita sebagai sesama umat Islam tidak perlu lagi (bahkan tidak ada gunanya) untuk selalu saling menyalahkan dan menyesatkan. Kita harus mengakhiri menghakimi orang lain dengan memutlakkan pendapat kita kepadanya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah semata. Untuk itu sebaiknya kita selalu mengingat ucapan Ibn Hajar Al-Haitami : “Mazhab kami benar, tetapi mengandung kekeliruan. Dan mazhab selain kami keliru, tetapi mengandung kebenaran “. Dengan prinsip ini akan lahir sikap toleransi yang tinggi dan kebersamaan dalam keragaman. Indah sekali. Khasanah keilmuan akan cepat berkembang dan pandangan umat Islam pun tidak sempit dan picik. Bila masalah itu selesai, kita akan segera fokus untuk mentuntaskan berbagai agenda umat Islam yang tertinggal, yaitu kemiskinan, kebodohan, kelaparan, rendahnya tingkat kesehatan, moralitas yang semakin hancur dan berbagai problem lainnya.

Kelima, Deklarasi Makkah merupakan kebutuhan dan sekaligus pelajaran berharga umat Islam di seluruh dunia. Pelajaran ini sangat mahal, karena harus dibayar dengan ribuan nyawa. Oleh karena itu saatnyalah kita mengambil ‘itibar dari kasus ini. Belum terlambat, bahkan ini kebutuhan mendesak yang harus menjadi concern kita semua.

Keenam, Deklarasi Makkah dengan segala implementasinya yang konsisten akan menggentarkan musuh-musuh Islam. Percayalah, kita akan menjadi umat yang disegani dan diperhitungkan oleh pihak lain karena kekuatan dan kekompakkan yang kita galang semakin kokoh. Kita harus menjadi umat terbaik. Tidak dilecehkan oleh kaum kafir. Simak ayat Al-Quran berikut : “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah”. (QS. Al-Imran ayat 110).Ketujuh, perlunya pemimpin umat sebagai pemersatu dari manapun ia mazhabnya. Sesuatu yang ideal adalah pemimpin umat Islam yang mampu membawa pada kedamaian dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu kita harus terus berusaha mempersiapkannya dengan cara bekerja serius, fokus dan tidak saling menghantam atau menjatuhkan satu sama lainnya. Salah satunya adalah memaknai Deklarasi secara tulus, ikhlas dan tidak saling curiga. Tidak ada ruginya kan kalau Sunni dan Syiah bersatu ?. Ini yang diinginkan di Timur Tengah bahkan di seluruh dunia, tetapi ini pula yang tidak disukai oleh Amerika dan sekutunya.Itulah beberapa harapan ideal yang ingin kita capai. Dengan semangat kebersamaan dan kekompakkan umat Islam dimana pun mereka berada, apapun mazhabnya, Insya Allah usaha-usaha positif tersebut akan segera terwujud. Sejatinya, semangat ini pula yang harus mewarnai setiap peringatan HUT RI yang selama ini selalu kita rayakan di tanah air. Semoga Allah meridhai usaha kita. Amiin.


*) Penulis adalah dosen Ekonomi Politik Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNSIL Tasikmalaya

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

PENGANGGURAN DAN DAYA BELI

Januari 12, 2008 at 7:48 am (ekonomi)

1. Pengangguran : Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya

     Banyak aspek yang terkait dengan persoalan pengangguran. Kita dapat mengeksplorasinya dari beberapa sisi, diantaranya : faktor penyebab, dampak, dan cara  mengatasi pengangguran. Baca entri selengkapnya »

Permalink 2 Komentar